Politik Santun Dalam Pilkada Cimahi

Fauzi

Politik Santun Dalam Pilkada Cimahi

Politik Santun Dalam Pilkada Cimahi – Pilkada Cimahi 2024, sebuah pesta demokrasi yang menjanjikan pergantian kepemimpinan. Namun, di tengah euforia kampanye, seringkali muncul pertanyaan: bagaimana agar Pilkada Cimahi terlaksana dengan santun? Politik santun bukan sekadar jargon, tetapi harus menjadi jiwa dari setiap proses politik.

Bayangkan, Pilkada yang dipenuhi kampanye negatif dan serangan pribadi hanya akan menimbulkan perpecahan dan merusak iklim demokrasi. Maka, penting untuk mencari cara agar Pilkada Cimahi dipenuhi dengan suasana yang kondusif, sehat, dan bermartabat.

Politik santun merupakan kunci untuk menciptakan Pilkada yang bersih dan bermartabat. Dengan menerapkan nilai-nilai santun dalam kampanye, kita dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk berdemokrasi.

Artikel ini akan menjelajahi pentingnya politik santun dalam Pilkada Cimahi, menganalisis tantangan yang dihadapi, dan menawarkan strategi untuk mempromosikan politik santun di kota ini.

Politik Santun dalam Pilkada Cimahi

Pilkada Cimahi merupakan pesta demokrasi yang harus dirayakan dengan penuh keakraban dan sportivitas. Salah satu kunci keberhasilannya adalah terwujudnya politik santun. Politik santun dalam konteks Pilkada Cimahi menjadi semakin penting dengan maraknya penggunaan media sosial sebagai platform kampanye. Media sosial, yang di satu sisi mempermudah penyebaran informasi, di sisi lain rentan menjadi alat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

Pengertian Politik Santun

Politik santun adalah cara berpolitik yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, etika, dan moral. Dalam konteks Pilkada Cimahi, politik santun berarti kampanye yang berfokus pada visi dan misi calon, bukan pada serangan pribadi atau penyebaran informasi yang menyesatkan.

Nilai-Nilai Politik Santun

Ada beberapa nilai yang mendasari politik santun, di antaranya:

  • Jujur dan Transparan:Calon kepala daerah menyampaikan visi dan misi dengan jujur dan transparan, tanpa menyembunyikan informasi penting atau memanipulasi data. Contohnya, calon kepala daerah yang menyampaikan program pembangunan dengan jelas, disertai data dan sumber pembiayaan yang akurat.
  • Hormat dan Toleransi:Calon kepala daerah menghormati lawan politik dan menghargai perbedaan pendapat. Contohnya, calon kepala daerah yang menanggapi kritik dengan bijak dan tidak menggunakan bahasa yang kasar atau provokatif.
  • Berintegritas:Calon kepala daerah menunjukkan integritas tinggi dalam setiap tindakannya, baik dalam kampanye maupun dalam menjalankan tugas pemerintahan. Contohnya, calon kepala daerah yang tidak menggunakan uang negara untuk kepentingan kampanye.
  • Bersikap Adil:Calon kepala daerah tidak memihak dan bersikap adil terhadap semua warga, tanpa memandang latar belakang, suku, agama, atau golongan. Contohnya, calon kepala daerah yang menjanjikan program pembangunan yang merata untuk semua wilayah di Kota Cimahi.
  • Bertanggung Jawab:Calon kepala daerah bertanggung jawab atas setiap ucapan dan tindakannya. Contohnya, calon kepala daerah yang menepati janji kampanye dan bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi.

Perbedaan Politik Santun dan Politik Tidak Santun

Aspek Politik Santun Politik Tidak Santun
Bahasa Kampanye Bahasa yang santun, sopan, dan tidak menyinggung perasaan lawan politik. Menekankan pada visi dan misi, bukan pada serangan pribadi. Bahasa yang kasar, provokatif, dan cenderung menebar fitnah. Mengandung unsur SARA dan menghasut kebencian.
Strategi Kampanye Fokus pada penyampaian program dan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat. Mengutamakan dialog dan diskusi yang konstruktif. Menggunakan strategi kampanye yang manipulatif dan tidak jujur, seperti menyebarkan hoaks dan isu-isu negatif.
Hubungan Antar Calon Hubungan antar calon tetap terjalin dengan baik, meskipun dalam persaingan. Saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Hubungan antar calon penuh dengan konflik dan permusuhan. Saling menyerang dan menjatuhkan satu sama lain.
  Menciptakan Pilkada Damai Dan Santun Di Cimahi

Perbedaan utama antara politik santun dan politik tidak santun terletak pada tujuan dan cara yang digunakan dalam berpolitik. Politik santun bertujuan untuk membangun bangsa dan negara dengan cara yang damai, sedangkan politik tidak santun bertujuan untuk meraih kekuasaan dengan cara yang tidak beretika.

Dalam konteks Pilkada Cimahi, politik santun diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang tepat dan berkualitas tanpa terpengaruh oleh hoaks atau isu-isu negatif.

Peran Partai Politik dalam Politik Santun

Politik Santun Dalam Pilkada Cimahi

Partai politik memegang peran krusial dalam mendorong politik santun di Pilkada Cimahi. Sebagai wadah bagi para calon pemimpin, partai politik memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi yang sehat dan menjunjung tinggi etika politik.

Peran Partai Politik dalam Mendorong Politik Santun

Partai politik dapat mendorong politik santun dengan beberapa cara, antara lain:

  • Melakukan pendidikan politik kepada kader dan calon kepala daerah agar memahami pentingnya politik santun.
  • Menyusun platform partai yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika politik.
  • Membangun komunikasi yang positif dan konstruktif dengan partai politik lain.
  • Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada dengan cara yang santun dan bertanggung jawab.

Peran Partai Politik dalam Menyusun Program Kampanye yang Berlandaskan Politik Santun

Program kampanye yang berlandaskan politik santun harus berfokus pada visi dan misi calon kepala daerah yang realistis, terukur, dan bermanfaat bagi masyarakat. Program kampanye ini juga harus menghindari kampanye hitam, fitnah, dan ujaran kebencian. Berikut beberapa contoh peran partai politik dalam menyusun program kampanye yang berlandaskan politik santun:

  • Melakukan survei dan riset untuk memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
  • Menyusun program kampanye yang berfokus pada solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.
  • Membuat program kampanye yang kreatif dan inovatif, namun tetap menjunjung tinggi etika politik.
  • Melakukan kampanye dengan cara yang santun, seperti melalui dialog, diskusi, dan penyebaran informasi yang akurat dan bertanggung jawab.

Contoh Kasus Peran Partai Politik dalam Mempromosikan Politik Santun, Politik Santun Dalam Pilkada Cimahi

Sebagai contoh, pada Pilkada Cimahi tahun 2020, salah satu partai politik berhasil mempromosikan politik santun dengan cara:

  • Menyusun program kampanye yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
  • Melakukan kampanye dengan cara yang positif dan konstruktif, seperti melalui diskusi publik dan dialog dengan masyarakat.
  • Mengajak para calon kepala daerah untuk berkomitmen pada politik santun dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Politik Santun dan Demokrasi

Politik santun merupakan pondasi penting dalam sistem demokrasi. Tanpa politik santun, demokrasi akan rentan terhadap konflik, polarisasi, dan ketidakstabilan. Dalam konteks Pilkada Cimahi, penerapan politik santun menjadi sangat krusial untuk menjaga iklim politik yang kondusif dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar dan bermartabat.

Hubungan Politik Santun dan Demokrasi

Politik santun dan demokrasi memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat, bergantung pada partisipasi aktif dan bertanggung jawab dari warga negara. Politik santun menjadi landasan bagi partisipasi tersebut, menciptakan ruang dialog dan musyawarah yang sehat.

Dalam praktik politik di Indonesia, contoh konkret politik santun dapat terlihat dalam kampanye yang mengedepankan visi dan misi, menghindari serangan pribadi, serta menjunjung tinggi etika dan moralitas.

Peran Politik Santun dalam Memperkuat Demokrasi

Politik santun memiliki peran penting dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Dengan mengedepankan dialog dan musyawarah, politik santun dapat meminimalisir konflik dan polarisasi yang dapat memecah belah masyarakat. Hal ini akan menciptakan iklim politik yang stabil dan kondusif bagi pembangunan nasional.

Pengin tau siapa aja calon kuat Walikota Cimahi 2024? Simak aja artikel Siapa Saja Calon Kuat Walikota Cimahi 2024?. Artikel ini ngasih gambaran siapa aja calon kuat yang berpotensi menang, lengkap dengan analisis kekuatan dan kelemahan mereka.

Manfaatnya bagi masyarakat adalah terciptanya rasa aman dan nyaman dalam berpolitik, serta terhindarnya dari ketegangan sosial yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari.

Pentingnya Politik Santun dalam Membangun Demokrasi yang Bermartabat

Politik santun merupakan kunci dalam membangun demokrasi yang bermartabat. Perilaku politik yang tidak santun, seperti penyebaran hoaks, kampanye hitam, dan ujaran kebencian, dapat merusak tatanan demokrasi dan mengancam persatuan bangsa. Dampak negatifnya bagi demokrasi adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem politik, serta terkikisnya nilai-nilai luhur Pancasila.

Politik Santun sebagai Solusi Konflik Politik

Dalam berbagai kasus di Indonesia, politik santun telah terbukti menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik politik. Misalnya, dalam Pilkada Serentak 2020, beberapa daerah berhasil menjaga stabilitas politik dengan mengedepankan dialog dan musyawarah antara para calon dan pendukungnya. Hal ini menunjukkan bahwa politik santun dapat menjadi jembatan dalam membangun konsensus dan mencegah konflik yang berpotensi memecah belah masyarakat.

  Analisis Visi Pembangunan Jangka Panjang Para Calon

Perbandingan Politik Santun dan Politik Tidak Santun

Berikut adalah tabel yang membandingkan karakteristik politik santun dan politik tidak santun, serta dampaknya terhadap sistem demokrasi:

Karakteristik Politik Santun Politik Tidak Santun Dampak terhadap Demokrasi
Kampanye Berisi visi dan misi, fokus pada program dan solusi Serangan pribadi, fitnah, hoaks, dan kampanye hitam Meningkatkan kepercayaan publik, menciptakan iklim politik yang kondusif
Etika dan Moralitas Menjunjung tinggi etika dan moralitas, menghormati lawan politik Tidak etis, manipulatif, dan mengabaikan moralitas Melemahkan demokrasi, menciptakan polarisasi dan konflik
Dialog dan Musyawarah Terbuka untuk dialog dan musyawarah, mencari solusi bersama Menghindari dialog, mengutamakan kepentingan pribadi, dan tidak mau berkompromi Meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun konsensus dan stabilitas politik
Toleransi Menghormati perbedaan pendapat, toleran terhadap kritik Intoleran, tidak menghargai perbedaan, dan mudah terprovokasi Melemahkan demokrasi, menciptakan intoleransi dan kekerasan

Peran Media dalam Mendorong Politik Santun

Media massa memiliki peran penting dalam mendorong politik santun di Indonesia. Media dapat menjadi platform untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi, etika politik, dan toleransi. Selain itu, media dapat berperan sebagai pengawas dan pengkritik terhadap perilaku politik yang tidak santun. Dengan menyajikan informasi yang akurat dan berimbang, media dapat membantu masyarakat dalam memahami isu politik dan mengambil keputusan yang rasional.

Peran Pemerintah dalam Politik Santun

Politik santun menjadi dambaan bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Dalam Pilkada Cimahi, seperti halnya di berbagai daerah lain, peran pemerintah sangat krusial dalam menciptakan iklim politik yang kondusif dan penuh dengan etika. Pemerintah, dengan tiga pilarnya yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi yang sehat dan mendorong terciptanya budaya politik yang santun.

Peran Legislatif dalam Politik Santun

Lembaga legislatif, seperti DPRD, memiliki peran penting dalam membentuk regulasi dan kebijakan yang mendukung politik santun. Mereka dapat berperan sebagai pengawas dan pengarah dalam proses Pilkada, memastikan bahwa kampanye dan proses pemilihan berjalan sesuai dengan etika dan aturan yang berlaku.

Buat yang pengen ngerti peta politik di Pilkada Cimahi 2024, wajib banget baca artikel Analisis Peta Politik Pilkada Cimahi 2024. Artikel ini ngebahas secara mendalam tentang kekuatan politik masing-masing calon, alur koalisi, dan potensi strategi yang bakal mereka pakai.

  • Membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang etika politik, kampanye, dan penyelesaian sengketa Pilkada.
  • Membentuk Komisi Etik yang bertugas untuk mengawasi dan menindak pelanggaran etika politik.
  • Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya politik santun.

Peran Eksekutif dalam Politik Santun

Pemerintah eksekutif, yang dipimpin oleh Walikota, memiliki peran penting dalam menciptakan iklim politik yang kondusif dan mendorong partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Mereka juga berperan dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses Pilkada yang adil dan demokratis.

  • Menetapkan kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam politik, seperti menyediakan akses informasi dan edukasi politik.
  • Memfasilitasi debat kandidat dan forum diskusi publik yang berfokus pada isu-isu penting.
  • Mengawasi penggunaan media massa dan media sosial untuk mencegah penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian.

Peran Yudikatif dalam Politik Santun

Lembaga yudikatif, seperti Pengadilan Negeri, berperan dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam proses Pilkada. Mereka memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa Pilkada dan memberikan putusan yang adil dan imparsial.

Pilkada Cimahi 2024 bakal ditentukan oleh banyak faktor, lho. Buat yang pengen tau apa aja faktor pentingnya, langsung aja baca artikel Faktor Penting Yang Menentukan Pilkada Cimahi 2024. Artikel ini ngebahas secara mendalam tentang faktor-faktor penting yang bakal menentukan jalannya Pilkada Cimahi 2024.

  • Memproses dan mengadili kasus pelanggaran etika politik dan sengketa Pilkada.
  • Menjatuhkan sanksi yang tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran etika politik.
  • Memastikan bahwa proses hukum dalam Pilkada berjalan secara adil dan transparan.

Kebijakan Pemerintah untuk Mendorong Politik Santun

Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang mendorong politik santun, baik di bidang media, pendidikan, maupun hukum.

  • Kebijakan di Bidang Media:
    • Menerbitkan peraturan tentang etika jurnalistik dan media online dalam Pilkada.
    • Membuat program literasi media dan edukasi kritis terhadap informasi di media sosial.
    • Meningkatkan pengawasan terhadap konten media yang berpotensi menimbulkan polarisasi dan ujaran kebencian.
  • Kebijakan di Bidang Pendidikan:
    • Memasukkan materi tentang etika politik dan demokrasi ke dalam kurikulum pendidikan.
    • Mendorong sekolah untuk mengadakan kegiatan yang menumbuhkan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan demokrasi.
    • Memfasilitasi forum diskusi dan debat publik tentang politik santun di kalangan pelajar.
  • Kebijakan di Bidang Hukum:
    • Menerbitkan peraturan tentang kampanye politik yang bersih dan bermartabat.
    • Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika politik dan kampanye hitam.
    • Memperkuat lembaga pengawas Pilkada dan memberikan kewenangan yang lebih luas.
  Hasil Pilkada Cimahi 2024

Contoh Program Pemerintah untuk Meningkatkan Budaya Politik Santun di Cimahi

Pemerintah Kota Cimahi dapat menyelenggarakan program yang melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan, dan media untuk meningkatkan budaya politik santun.

  • Program yang Melibatkan Masyarakat:
    • Menyelenggarakan festival budaya dan seni yang mengangkat tema politik santun.
    • Membuat program edukasi politik bagi masyarakat melalui forum diskusi dan dialog publik.
    • Mengadakan sayembara esai dan karya seni tentang politik santun.
  • Program yang Melibatkan Lembaga Pendidikan:
    • Menyelenggarakan seminar dan workshop tentang politik santun bagi guru dan siswa.
    • Membuat program debat politik antar pelajar yang berfokus pada isu-isu penting.
    • Memfasilitasi kunjungan lapangan ke lembaga pemerintahan dan partai politik.
  • Program yang Melibatkan Media:
    • Membuat program talkshow dan berita yang mengangkat tema politik santun.
    • Mengadakan pelatihan jurnalistik yang berfokus pada etika dan profesionalisme.
    • Memberikan penghargaan kepada media yang menampilkan konten politik yang santun.

Perbandingan Peran Pemerintah dalam Politik Santun di Indonesia dengan Negara Lain

Berikut adalah tabel perbandingan peran pemerintah dalam menciptakan iklim politik yang santun di Indonesia dengan beberapa negara lain:

Negara Peran Pemerintah Contoh Kebijakan
Indonesia – Membentuk lembaga pengawas Pilkada

  • Menerbitkan peraturan tentang etika politik
  • Melakukan sosialisasi dan edukasi politik
– Bawaslu

  • UU Pemilu
  • Program pendidikan politik
Singapura – Menerapkan sistem multipartai yang terkontrol

Pilkada serentak di Cimahi 2024 pasti punya peluang dan tantangan tersendiri buat calon kepala daerah. Buat yang pengen ngerti lebih lanjut, baca aja artikel Analisis Pilkada Serentak Cimahi 2024: Peluang Dan Tantangan Bagi Calon Kepala Daerah. Artikel ini ngebahas secara detail tentang peluang dan tantangan yang bakal dihadapi calon kepala daerah di Pilkada Cimahi 2024.

Membatasi kebebasan pers dan media

– Partai Aksi Rakyat (PAP)

Undang-undang tentang media massa

Kanada – Menerapkan sistem demokrasi liberal

Menekankan pada kebebasan berbicara dan pers

– Charter of Rights and Freedoms

Pilkada Cimahi 2024 tentu jadi sorotan, karena dampaknya terhadap perekonomian kota ini gak bisa diremehkan. Mau tau gimana pengaruhnya? Simak aja artikelnya di Dampak Pilkada Cimahi 2024 Terhadap Perekonomian Cimahi , yang membahas secara detail tentang potensi dampak Pilkada terhadap perekonomian Cimahi.

Freedom of Information and Protection of Privacy Act

Peran Pemerintah dalam Politik Santun di Era Digital

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia politik. Pemerintah memiliki peran yang lebih kompleks dalam menciptakan iklim politik yang santun di era digital. Tantangannya adalah bagaimana mengatur penggunaan media sosial dan internet untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam.

“Pemerintah harus proaktif dalam mengawasi dan mengatur penggunaan media sosial dan internet untuk menciptakan iklim politik yang sehat dan bermartabat.”

Pemerintah dapat melakukan beberapa langkah untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti:

  • Meningkatkan literasi digital bagi masyarakat agar dapat memilah informasi yang benar dan bertanggung jawab.
  • Membuat regulasi yang mengatur tentang penggunaan media sosial dan internet dalam Pilkada.
  • Memperkuat kerja sama dengan platform media sosial untuk menanggulangi penyebaran konten negatif.
  • Meningkatkan kapasitas lembaga pengawas Pilkada untuk mendeteksi dan menangani pelanggaran etika di dunia maya.

Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Politik Santun

Pemerintah dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan iklim politik yang santun dengan berbagai cara.

  • Membuat program yang melibatkan masyarakat dalam proses Pilkada, seperti menjadi relawan pengawas.
  • Memfasilitasi forum diskusi dan dialog publik tentang politik santun.
  • Mendorong organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam kampanye politik yang bermartabat.
  • Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam menciptakan politik santun.

Proses Pemerintah dalam Mendorong Politik Santun

Berikut adalah flowchart yang menggambarkan proses pemerintah dalam mendorong politik santun:

[Flowchart yang menggambarkan proses pemerintah dalam mendorong politik santun, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.]

Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Efektivitas Program Politik Santun

Untuk meningkatkan efektivitas program politik santun, pemerintah dapat mengeluarkan beberapa rekomendasi kebijakan, seperti:

  • Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam menjalankan program politik santun.
  • Memperkuat peran lembaga pengawas Pilkada dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran etika politik.
  • Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program politik santun.
  • Melakukan evaluasi secara berkala terhadap program politik santun dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan.

Pengukuran Peran Pemerintah dalam Politik Santun

Peran pemerintah dalam menciptakan iklim politik yang santun dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti:

  • Tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses Pilkada.
  • Jumlah pelanggaran etika politik yang terjadi.
  • Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik.
  • Kualitas media massa dan media sosial dalam menyajikan informasi politik.

Poster Promosi Budaya Politik Santun

[Poster yang mempromosikan budaya politik santun dengan melibatkan peran pemerintah, menampilkan pesan-pesan positif tentang politik santun, serta gambar yang menarik dan inspiratif.]

Penutup

Membangun Pilkada Cimahi yang santun membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak. Masyarakat, lembaga penyelenggara, partai politik, tokoh masyarakat, dan media memiliki peran penting dalam menciptakan suasana politik yang sehat dan bermartabat.

Semoga Pilkada Cimahi 2024 menjadi momentum bagi masyarakat untuk menunjukkan kedewasaan politik dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kota Cimahi.

Panduan Pertanyaan dan Jawaban: Politik Santun Dalam Pilkada Cimahi

Apakah politik santun berarti tidak boleh mengungkap kekurangan calon lawan?

Politik santun bukan berarti menutupi kekurangan calon lawan. Namun, kritik harus disampaikan dengan sopan dan bersifat konstruktif. Hindari serangan pribadi dan fitnah yang dapat merusak citra calon lawan.

Bagaimana peran pemilih dalam menciptakan Pilkada yang santun?

Pemilih memiliki peran penting dalam mendorong politik santun dengan memilih calon yang berintegritas dan menjunjung tinggi etika politik. Selain itu, pemilih juga dapat mengajak calon untuk menjalankan kampanye yang santun dan bermartabat.

Bagaimana peran media massa dalam menciptakan Pilkada yang santun?

Media massa memiliki peran penting dalam mempromosikan politik santun dengan memberitakan kampanye yang sehat dan menghindari berita hoax atau fitnah. Media juga dapat memberikan ruang bagi calon untuk mengungkapkan visi dan misi mereka dengan santun.

Fauzi